Komisi II Upayakan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa

27-09-2018 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali (kiri). Foto: Hendra/jk

 

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali berjanji akan mengakomodir aspirasi masyarakat Kabupaten Gorontalo terkait peningkatan kesejahteraan aparatur desa. Nantinya, aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat agar dapat direalisasikan

 

"Terkait aspirasi tentang minimnya kesejahteraan aparatur desa, tentu ini menjadi masukan dan aspirasi bagi Komisi II. Tentu kita akan tindaklanjuti rapat dengan pemerintah pusat," tutur Zainudin saat memimpin tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II ke Provinsi Gorontalo, Kamis, (27/9/2018).

 

Saat menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala desa se-Kabupaten Gorontalo, Komisi II menerima banyak keluhan, diantaranya terkait minimnya kesejahteraan perangkat desa yang tidak sebanding dengan tugas besar dalam mengelola dana desa yang nilainya mencapai Rp 1 miliar.

 

Politisi Partai Golkar ini pun siap untuk memperjuangkan dana desa sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap desa. Sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi yang bertekad membangun dari pinggiran. "Dana desa adalah bentuk nawacita pemerintahan Jokowi yang berusaha membangun Indonesia dari pinggiran," tegasnya.

 

Putera asli Gorontalo ini juga mengapresiasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo, dimana tahun lalu mendapat predikat terbaik dalam pengelolaan dana desa dari Kementerian Keuangan. Sehingga program dana desa ini sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat Gorontalo, karena berhasil dikelola secara baik. (hs/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...